KORUPTOR JANGAN HANYA DIMISKINKAN

      KORUPSI ,adalah tindak pidana yang sudah cukup lama terjadi di Indonesia .Ibarat penyakit , sudah Kronis dan menyebarkan wabah kemana -mana .Coba kita kembali mengingat , semenjak Orde Baru sampai Orde Reformasi ini sudah berapa orang yang terseret kasus itu ? Sudah tak terhitung jumlahnya , dan terdiri dari berbagai kalangan . Kita menghargai berbagai Lembaga Pemberantas Korupsi yang pernah di bentuk di negeri ini , termasuk lembaga yang terakir , KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) ,telah bekerja  sesuai yang diamanahkan undang undang .Gebrakan - gebrakan nya luar biasa , sehingga membuat gerah sementara pihak.
        Sementara ini , ada wacana yang berkembang , untuk membuat efek jera para koruptor , akan di upayakan " Pemiskinan " .Upaya itu sangat baik dan bisa di tindak lanjuti , sehingga , begitu keluar dari penjara , koruptor tidak akan bisa menikmati hasil korupsinya.Tetapi , upaya "Pemiskinan " itu apakah akan mampu menekan orang lain untuk tidak melakukan korupsi ?Jawabannya belum tentu .Untuk itu ,selain mengupayakan " Pemiskinan " Juga perlu di pikirkan untuk menerapkan " Hukuman Tambahan "lain , yang dapat membuat efek jera bagi koruptor itu sendiri dan membuat orang lain takut untuk melakukannya.Tentu, agar bentuk "hukuman Tambahan " itu tidak melanggar hak azasi, harus dibuatkan aturan hukum nya terlebih dahulu .
          Mengenai bentuk bentuk " Hukum Tambahan " itu banyak sekali , terutama bentuk "Hukum Tambahan Diluar Penjara " Yang bisa dilihat masyarakat umum."Hukum Tambahan " yang tidak bisa dilihat oleh masyarakat umum akan sia -sia saja diterapkan , karena tidak akan melihat bagaimana " Pahitnya " hukum tambahan itu. Apabila masyarakat umum , termasuk pejabat ,bisa melihat,pasti akan ngeri dan takut untuk melakukan korupsi .Sebab kalau ia melakukan korupsi , pasti akan mengalami hukuman serupa . Bukankah Tujuan penghukuman , disamping menghukum pelaku agar supaya jera , juga bertujuan untuk mencegah agar masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana serupa? ( Eddy Sadewo /Pemerhati Hukum & Parlemen Indonesia - PHPI )

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

AWASI DANA PEMBERDAYAAN PEDESAAN

    S etelah Undang -Undang Pemerintah Pedesaan Disyahkan , akan ada guliran dana untuk pembangunan Pedesaan sebesar 1 milyar pertahun .Dana sebesar ini akan bermanfaat apabila digunakan dengan benar dan transparan .Akan tetapi menjadi petaka apabila penggunaan nya tidak wajar dan banyak menggunakan akal-akalan .Agar supaya dana ini tepat guna dan tidak diselewengkan oleh oknum Kepala Desa atau Oknum Perangkat Desa, perlu pengawasan dari berbagai pihak ,seperti dari :LSM,PERS dan pegiat pegiat anti korupsi.Bahan kalau perlu , ada gerakan pengawasan dari para pemuda pedesaan setempat.     Gerakan pengawasan ini bukan berarti kita tidak percaya , bukan berarti kita seuzon bahwa akan terjadi penyelewengan ,tetapi merupakan "warning moral" , agar supaya Kepala Desa Atau Perangkat Desa menggunakan Anggaran itu dengan Ekstra hati hati. Jangan sampai ada Oknum Kepala Desa atau Oknum Perangkat Desa masuk penjara hanya karena menyelewengkan dana pedesaan tersebut.Dana...
Baca selengkapnya

HAMBALANG NASIBMU

         P royek Hambalang yang nilainya Trilyunan rupiah ,kini nasibnya merana dan sangat tragis .Phisik bangunan nya banyak yang belum jadi, sementara sekarang ini  besi dan pralon banyak yang di jarah orang  (Laporan Harian Warta Kota edisi kamis ,6 Februari 2014).Sungguh ini merupakan potret buruk  sebuah pembangunan yang menggunakan uang rakyat.          Proyek Hambalang itu , tidak ubahnya seperti " Nasi Tumpeng ", yang di buat"bancaan" banyak orang.Tidak saja oleh " oknum " dari kalangan atas, tetapi "sementara orang orang kecil" yang bermental maling pun rupanya terarik juga untuk ikut mencicipinya .Meskipun hal ini tidak dibenarkan oleh hukum .Ini adalah tugas Kepolisian untuk menangkapnya.Siapapun yang menjarah besi dan pralon atau yang lainnya ,harus di usut tuntas .Proyek Hambalang , merupakan tantangan besar bagi Penegakan Hukum di Negeri yang kita cintai ini.Dan saat ini kita berharap , KPK...
Baca selengkapnya

MENYONGSONG PARLEMEN BARU

         P emilu Legeslatif sudah selesai dilaksanakan ,tinggal menunggu hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum .Semoga Pileg yang baru digelar itu menghasilkan Legislator - legislator periode 2014-2019 yang punya kapabilitas ,punya hati nurani untuk menepati janji ,punya prilaku  tidak korup dan profesional dalam mengemban tugas :Pengawasan , Anggaran dan Leglesasi.         Tentu semua rakyat Indonesia Mendambakan legislator yang bersih dan mampu memperjuangkan : kepentingan rakyat,kesejahteraan rakyat dan tentu kemakmuran rakyat .Rakyat menunggu kiprahmu sang LEGISLATOR !!! ( Eddy Sadewo - Pemerhati Hukum & Parlemen Indonesia )
Baca selengkapnya